BBM AWARD

Oleh

D. HERMANSYAH

Staf Kecamatan Banyuasin III

Apabila kita masuk di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kita akan menjumpai spanduk yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral yang bertuliskan“PREMIUM ADALAH BBM BERSUBSIDI HANYA UNTUK GOLONGAN TIDAK MAMPU. TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN BBM NON SUBSIDI”.

Tujuan dari tulisan tersebut adalah untuk mengurangi pemakaian premium yang merupakan salah satu BBM bersubsidi, yang pada akhirnya untuk mengurangi anggaran subsidi pemerintah terhadap BBM yang kian membengkak.

Dalam APBN tahun 2011 pemerintah mematok subsidi BBM sebesar Rp. 39 triliun dengan asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia  US$ 80 perbarel dan konsumsi 38,6 juta kiloliter. Namun bila kita lihat sekarang ini harga minyak mentah dunia sudah diatas US$ 80 perbarel, berarti subsidi pemerintah terhadap BBM juga meningkat. Berdasarkan hitung-hitungan Pemerintah setiap kenaikan harga minyak mentah  US$ 1 perbarel akan menambah subsidi BBM sekitar Rp. 800 miliar.

Pemerintah dalam hal untuk mengurangi beban subsidi BBM sempat menawarkan tiga opsi yaitu :

1.      Menaikkan harga premium Rp 500 per liter. Namun untuk angkutan umum diberikan semacam pengembalian uang (cash back). Itu berarti premium bagi motor dan mobil pribadi naik, tapi untuk kendaraan umum tidak.

2.      Konversi penggunaan premium ke pertamax bagi kendaraan pribadi. Namun untuk menunjang peralihan tersebut harga pertamax ditetapkan oleh pemerintah, maksimum Rp 8 ribu per liter. Sesuai dengan hasil survei, daya beli masyarakat yang menggunakan pertamax saat ini.

3.      Melakukan penjatahan konsumsi premium dengan menggunakan sistem kendali. Dan itu berlaku tak hanya untuk kendaraan angkutan umum, tapi juga untuk kendaraan pribadi. Bila jatah habis, harus membeli BBM non subsidi.

Namun sampai saat ini salah satu dari ketiga opsi tersebut belum ada yang  dijalankan oleh Pemerintah, karena ketiga opsi diatas masih perlu kajian yang mendalam. Masing-masing opsi mempunyai kelebihan dan kelemahan (dampak) dalam pelaksanaannya baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Nampaknya Pemerintah masih bingung atau berhati-hati mengambil kebijakan opsi mana yang paling tepat dalam upaya mengurangi subsidi BBM. Sampai saat ini Pemerintah hanya dapat menyampaikan himbauan-himbauan untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi dan beralih ke BBM non subsidi baik melalui media telivisi ataupun cetak dan salah satunya melalui tulisan di spanduk tersebut.

Apabila tulisan tersebut bertujuan untuk mengurangi pemakaian Premium yang pada dan akhirnya tujuannya untuk mengurangi subsidi Pemerintah terhadap BBM, menurut penulis hal ini tidak akan berjalan efektif, dikarenakan :

Pertama: Tulisan tersebut hanya himbauan yang sifatnya hanya mengajak, menyarankan tidak ada suatu kewajiban apalagi diiringi dengan sanksi bagi yang tidak mengikutinya. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi sampai sekarang ini masih bersifat sukarela. Pengaturan masih bersifat voluntary (sukarela), tidak ada kewajiban orang pindah ke BBM non subsidi

Kedua : Sulit sekali untuk menentukan batasan “Tidak Mampu” dalam hubungannya dengan BBM ini. Indikator apa yang digunakan untuk menentukan suatu golongan termasuk tidak mampu. Selain itu dalam masyarakat kita setiap ada program kemiskinan, baik berupa bantuan atau subsidi berbondong-bondong dan rela mengaku miskin/tidak mampu, sebut saja seperti program BLT, Raskin, BOS, Jamkesmas, Jamsoskes dll. Tidak menutup kemungkinan orang-orang akan berbondong-bondong menemui Ketua RT, Kepala Desa atau Lurah minta surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan premium.

Ketiga : Dalam himbauan tersebut disebutkan “Terima kasih telah menggunakan BBM non subsidi”. Berarti tulisan tersebut ditujukan bagi orang yang mampu menggunakan BBM non subsidi.

Untuk lebih manambah motivasi bagi golongan yang mampu ini seharusnya tidak hanya diberikan ucapan terima kasih saja. Masyarakat sekarang tidak cukup dengan ucapan terima kasih tetapi perlu adanya penghargaan (Award). Bagi orang, golongan, komunitas, organisasi, lembaga pemerintah yang akhirnya mengarah kepada Pemerintah Daerah perlu diberikan penghargaan apabila mereka secara konsisten menggunakan BBM non subsidi, seperti penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada mereka-mereka yang berprestasi; bidan teladan, penyuluh KB teladan, guru teladan, Kalpataru, Upakarti, Adipura dll.

Bagi Pemerintah Daerah bila mereka mendapatkan BBM Award ini, selain merupakan kebanggaan tersendiri sekaligus juga menunjukkan bahwa masyarakatnya termasuk “golongan mampu”, dan akan kontras terlihat bila suatu Pemerintah Daerah mengklaim bahwa daerahnya merupakan daerah yang terkaya di Indonesia namun pada kenyataannya masyarakatnya paling banyak menggunakan BBM bersubsidi.

Melihat makin jauhnya perbedaan harga antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi, pemberian semacam Award ini diharapkan mereka-mereka yang telah menggunakan BBM non subsidi tidak lagi beralih menggunakan BBM bersubsidi.

UPAYA MELEGALKAN NARKOBA

Oleh

D. HERMANSYAH

Staf Kecamatan Banyuasin III

NARKOBA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah  zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan keseharan dan/atau ilmu pengetahuan. Bila berdasarkan pada ketentuan undang-undang diatas baik narkotika maupun psikotropika hanya dapat digunakan (legal) untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, penggunaan selain itu dinyatakan sebagai barang terlarang (illegal). Bahkan untuk jenis norkotika dan psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Akibat dari status illegalnya tersebut, siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusikan dan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika dapat dikenakan pidana.

Namun beberapa waktu yang lalu, paling tidak ada 2 keinginan/pernyataan yang dapat mengarah pada upaya melegalkan nerkoba.

Pertama, aksi unjuk raya yang dilakukan oleh kelompok Lingkar Ganja Nusantara (LGN) di kawasan Tugu Tani Jakarta Pusat pada tanggal 7 Mei 2011. Dalam aksinya mereka menuntut sosialisasi manfaat ganja kepada masyarakat dan menuntut melegalkan narkoba jenis ganja sambil membawa spanduk yang bernada tuntutan legalisasi ganja. Diantaranya “Legalisasi Ganja”, “Keluarkan Ganja Dari Golongan I”, “Ganja Bukan Golongan Berbahaya”. Menurut mereka ganja tidaklah berbahaya, malah memiliki sejumlah menfaat.

Kedua, pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manuasia, Patrialis Akbar. Patrialis Akbar mengatakan bahwa seseorang yang membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang dari satu gram tidak akan dipidanakan. Patrialis Akbar juga menegaskan karena penjara di Indonesia penuh sesak, asal bukan pengedar, tidak akan dipidana hanya akan direhabilitasi.

Apakah 2 keinginan tersebut dapat dibenarkan/disetujui ?

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Ganja termasuk dalam Narkotika golongan I. Penjelasan undang-undang tersebut menjelaskan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Artinya ganja lebih banyak bahayanya dari pada manfaatnya.

Sedangkan sabu-sabu merupakan jenis psikotropika, yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 digolongkan pada psikotropika golongan II. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 59 hingga pasal 72 tidak menggolongkan pada jumlah/berat psikotropoka yang digunakan, tetapi memberikan ancaman pidana kepada orang yang menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, menyimpan dan atau membawa psikotropika. Artinya ancaman pidana tetap dikenakan kepada mereka walaupun hanya menggunakan di bawah 1 gram. Bila melihat pada ketentuan pidana tersebut, jelaslah bahwa pernyataan Menteri Hukum dan HAM tersebut tidak ada dasarnya.

Hasil survey BNN tahun 2009 menyimpulkan bahwa prevalensi penyalahguna narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa adalah 4,7% (sekitar 921.694 orang). Dari jumlah tersebut, 61% menggunakan narkoba jenis analgesik, dan 39% menggunakan narkoba jenis ganja, amphetamine, ekstasi dan lem. Berdasarkan data Pusat Terapi dan Rehabulitasi BNN, jumlah pecandu narkoba yang mendapatkan layanan Terapi dan Rehabilitasi diseluruh Indonesia adalah 17.734 orang (jumlah terbanyak pada kelompok umur 20 s.d 34 tahun). Jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh pecandu yang mendapatkan layanan adalah heroin (10.768 orang), selanjutnya secara berurutan adalah jenis ganja (1.774 orang), sabu-sabu   (984 orang), sisanya menggunakan alkohol, amphetamine, dll. Data tersebut merupakan data tahun 2009 bagaimana dengan tahun 2010 dan 2011 ini. Data tersebut berdasarkan pada yang melapor dan yang mengikuti terapi dan rehabilitasi, bagaimana dengan yang tidak terdaftar ? Melihat tren setiap tahun pengguna narkoba makin meningkat, pasti angka tersebut lebih besar lagi.

Setelah melihat bahwa kedua keinginan untuk melegalkan narkoba tersebut tidak ada dasar dan melihat bahwa pengguna narkoba jenis ganja dan sabu-sabu merupakan jenis yang banyak digunakan, sudah sepantasnya dan sepatutnya kedua upaya tersebut tidak disetujui dan tidak diberikan toleransi sedikitpun. Karena apabila disetujui akan berdampak luas terhadap perilaku dan masa depan bangsa Indonesia khususnya generasi muda. Dimasukkan sebagai barang terlarang (illegal) saja jumlah pengguna ganja dan sabu-sabu sudah besar dan meningkat, apalagi kalau sudah dilegalkan. Berapapun beratnya, pengguna narkoba harus dihukum dan dipenjara. Jangan hanya karena manfaat yang sedikit mengabaikan bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Jangan karena penjara penuh sesak, lalu mengorbankan dan menghancurkan masa depan generasi muda Indonesia.

KADES DILARANG MENJADI PENGURUS PARPOL !!!

Oleh

D. HERMANSYAH

Staf Kecamatan Banyuasin III

Beberapa waktu yang lalu Bupati Banyuaisn mengeluarkan pernyataan bahwa Kepala Desa dilarang untuk menjadi pengurus Partai Politk. Bagi Kepala Desa yang menjadi pengurus partai politik, harus memilih salah satu yaitu bila ingin menjadi pengurus parpol harus mengundurkan diri sebagai Kades, atau sebaliknya. Hal ini juga mendapat dukungan dari  anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Pernyataan Bupati ini disampaikan sehubungan dengan adanya beberapa Kepala Desa di Kabupaten Banyuasin yang menjadi pengurus partai politik.

Terhadap pernyataan Bupati ini muncul pendapat yang pro dan kontra, ada yang sependapat ada yang tidak, baik berasal dari Kepala Desa maupun dari elemen masyarakat.

Munculnya pro dan kontra ini menurut penulis karena sebagian Kepala Desa dan masyarakat salah menerapkan peraturan. Sebagian masyarakat melihat dasar pelarangan bagi Kepala Desa menjadi pengurus parpol adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa. Dasar yang diambil adalah pasal 49 point (a) yang berbunyi Penjabat Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Kalau kita mendasarkan pada pasal tersebut yang dilarang adalah penjabat kepala desa bukan Kepala Desa, sedangkan pengertian penjabat kepala desa berbeda dengan Kepala desa. Berarti ketentuan pelarangan ini tidak berlaku bagi Kepala Desa. Dan bila kita cari dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 ini, kita tidak akan menemui satu pasalpun yang mengatur tentang pelarang bagi Kepala Desa untuk menjadi pengurus parpol.

Disinilah menurut penulis yang menyebabkan timbulnya berbagai pendapat atas pelarangan ini, salah dalam menerapkan peraturan.

Sebenarnya ketentuan yang mengatur dengan jelas mengenai pelarangan bagi Kepala Desa menjadi pengurus parpol adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa. Dalam pasal 5 point (a) disebutkan bahwa Kepala Desa dilarang menjadi Pengurus Partai Politik. Peraturan Deerah ini merupakan pelaksanaan dari pasal 16 Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang juga menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Dengan demikian bila kita berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 dan Nomor 10 tahun 2006 baik penjabat Kepala Desa maupun Kepala Desa dilarang untuk menjadi pengurus partai politik, dan untuk selanjutnya marilah tidak memperdebatkan masalah ini lagi.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hal seperti ini terjadi ? Sebagian Kepala Desa dan masyarakat masih ada yang belum mengetahui akan ketentuan larangan ini. Padahal kalau kita perhatikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 ini ditetapkan tanggal 1 Desember 2006 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin tanggal 7 Desember 2006, jadi sudah berjalan ± 5 tahun.

Menurut penulis paling tidak ada 2 hal yang menjadi penyebabnya.

Pertama, Kurangnya sosialisasi.

Sudah seharusnya setiap peraturan yang dibuat termasuk Peraturan Daerah disosialisasikan kepada masyarakat. Memang dalam hukum dikenal istilah, Setiap peraturan seperti Undang-undang dan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, masyarakat telah dianggap tahun atas peraturan tersebut. Namun bila tidak disosialisasikan tidak mungkin masyarakat akan membuka/membaca peraturan.

Kedua, Kepala Desa dan masyarakat sudah lupa.

Walaupun sudah pernah disosialisasikan, karena Peraturan Daerah tersebut dibuat beberapa waktu yang lalu, bisa jadi beberapa Kepala Desa dan masyarakat sudah lupa atas larangan ini. Bahkan bagi Kepala Desa yang baru dianggkat tidak mengetahuinya.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis menyarankan terhadap peraturan tentang Tugas, Wewenang dan Larangan bagi Kepala Desa harus selalu disosialisasikan kepada Kepala Desa dan masyarakat, yaitu dengan melalui cara :

-          Dalam berbagai kesempatan/pertemuan yang melibatkan Kepala Desa, selalu diingatkan/disampaikan tentang Tugas, Wewenang dan Larangan Kepala Desa termasuk ketentuan yang mengaturnya.

-          Dalam setiap pelantikan Kepala Desa, tidak hanya mengutamakan sumpah/janji Kepala Desa, tetapi juga sebelumnya harus dibacakan Tugas, Wewenang dan Larangan bagi Kepala Desa.

-          Setiap Kantor Kepala Desa tidak hanya diwajibkan memasang gambar Bupati dan Wakil Bupati, tetapi juga tulisan tentang Tugas, Wewenang dan Larangan bagi Kepala Desa. Dengan dibuatkan tulisan ini setiap saat Kepala Desa ataupun masyarakat akan selalu dapat membacanya/terbaca.

-          Bagi Kepala Desa yang baru, sebelum menjalankan jabatannya perlu diberikan semacam “Pra Jabatan” yang tidak hanya memberikan pemahaman tentang Pemerintahan Desa, juga mengenai Tugas, Wewenang dan Larangan bagi Kepala Desa.

Dengan selalu disosialisasikan tentang Tugas, Wewenang dan Larangan bagi Kepala Desa diharapkan Kepala Desa maupun masyarakat selalu mengetahui/ingat  tentang Tugas, Wewenang dan Larangan bagi Kepala Desa dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi..